PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PPN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
DASAR HUKUM
Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No. 18 tahun
2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM)

PENGERTIAN
Pajak Pertambahan Nilai PPN) barang dan jasa adalah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun jasa
1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona eksklusif dan Landasan Kontinen yang didalamnya berlaku UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan
2. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean
3. Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean
4. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak (JKP) dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau impor BKP
5. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP.
6. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.
BARANG KENA PAJAK (BKP)
Pengertian:
Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN

PENGECUALIAN BKP
Pada dasarnya semua barang adalah BKP kecuali UU
menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN:
a. Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti: Minyak bumi, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara, biji besi, timah, biji emas, biji nikel, biji perak serta biji bauksit
b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti: Beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam
c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya.
d. Uang, emas batangan, surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya)
JASA KENA PAJAK (JKP)
Pengertian:
Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan atau petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN
PENGECUALIAN JKP
Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang
ditentukan UU PPN, jenis jasa yang tidak dikenakan PPN:
a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik
b. Jasa di bidang pelayanan sosial
c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko
d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi
e. Jasa di bidang keagamaan
f. Jasa di bidang pendidikan
g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang tidak bersifaf komersial
h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan
i. Jasa di bidang tenaga kerja
j. Jasa di bidang perhotelan
k. Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan

PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

Pengertian:
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha sebagaimana dimaksud di atas yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tahun 1984, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan Menkeu, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak`

KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK
a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP
b. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang
c. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak
d. Membuat nota retur dalam hal pengembalian BKP
e. Melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai kegiatan usahanya
f. Menyetor PPN dan PPnBM
g. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN)

PENGUSAHA KECIL
Pengertian:
Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600 juta
Beberapa hal yang perlu bagi pengusaha kecil
a. Dilarang membuat faktur pajak
b. Tidak wajib memasukkan SPT masa PPN
c. Diwajibkan membuat pembukuan atau pencatatan
d. Wajib lapor untuk dikukuhkan sebagai PKP, bagi pengusaha kecil yang memperoleh peredaran bruto di atas batas yang telah ditentukan
DASAR PENGENAAN PAJAK
Untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPnBM) yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yang menjadi DPP adalah:
a. Harga Jual
b. Penggantian
c. Nilai Impor
d. Nilai Ekspor
e. Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
TARIF
1. Tarif Pertmbahan Nilai
Tarif PPN yang berlaku saat ini 10%
Tarif PPN ekspor 0%
2. Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Paling rendah 10%, paling tinggi 75%

Tarif PPn BM dikelompokkan menjadi :
a) Kelompok kendaraan bermotor
b) Kelompok selain kendaraan bermotor
CARA MENGHITUNG PPN
PPN = Dasar Pengenaan Pajak X Tarif Pajak
Contoh:
1. Pengusaha kena pajak “PT. ABC” menjual BKP kepada pengusaha kena pajak “PT. XYZ” dengan harga jual sebesar Rp 25.000.000.
PPN Terutang = 10% X Rp 25.000.000 = Rp 2.500.000
2. PT. X mengimpor BKP dari luar daerah pabean dengan nilai impor Rp 15.000.000 yang dipungut melalui Dirjen Bea Cukai
PPN yang dibayar = 15.000.000 x 10% = Rp 1.500.000
PPN = Dasar Pengenaan Pajak X Tarif Pajak
Contoh:
1. PT. X membeli BKP sebesar Rp 200.000.000
PPN Terutang dibayar = 10% X Rp 200.000.000 = Rp 20.000.000

2. PT. Y menjual BKP sebesar Rp 500.000.000
PPN dipungut = 10% X Rp 500.000.000 = Rp 50.000.000
MEKANISME PENGENAAN PPN
a. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
b. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
c. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin) jumlah pajak keluaran lebih besar dari pada jumlah pajak masukan, selisihnya disetor ke kas negara
d. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih kecil dari pada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
e. Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
f. Membeli BKP dan atau menerima JKP akan menerima Faktur pajak Standar disebut Pajak Masukan
g. Menjual BKP dan atau memberikan JKP akan menerbitkan Faktur pajak standar disebut Pajak Keluaran
h. Pajak Keluaran > dari Pajak Masukan = PPN kurang bayar
i. Pajak Keluaran < dari Pajak Masukan = PPN lebih bayar
j. PPN lebih bayar dapat dikonpensasikan atau di restitusi (diminta kembali)
Contoh 1:
Pada bulan Maret 2006, PT. A melakukan transaksi sebagai berikut:
• Membeli bahan baku dari PT.B, seharga Rp 100.000.000 (dipungut PPN sebesar Rp 10.000.000)
• Membeli bahan penolong dari PT. C, seharga Rp 40.000.000 (dipungut PPN sebesar Rp 4.000.000)
• Menjual produk kepada PT. D, seharga Rp 200.000.000 (memungut PPN sebesar Rp 20.000.000)

Perhitungan PPN, PT. A
PPN Keluaran Rp 20.000.000
PPN Masukan:
Bahan baku Rp 10.000.000
Bahan penolong Rp 4.000.000 Rp 14.000.000
PPN kurang bayar Rp 6.000.000
PPN kurang bayar sebesar Rp 6.000.000 harus disetor ke kas kegara
Contoh 2:
Pada bulan April 2006, PT. A melakukan transaksi sebagai berikut:
• Membeli bahan baku dari PT.B, seharga Rp 500.000.000 (dipungut PPN sebesar Rp 50.000.000/menerima faktur pajak)
• Membeli bahan penolong dari PT. C, seharga Rp 150.000.000 (dipungut PPN sebesar Rp 15.000.000/menerima faktur pajak)
• Menjual produk kepada PT. D, seharga Rp 300.000.000 (memungut PPN sebesar Rp 30.000.000/menerbitkan faktur pajak)

Perhitungan PPN, PT. A
PPN Keluaran (PT. D) Rp 30.000.000
PPN Masukan:
Bahan baku (PT. B) Rp 50.000.000
Bahan penolong (PT. C) Rp 15.000.000 Rp 65.000.000
PPN lebih bayar Rp 35.000.000
PPN lebih bayar sebesar Rp 35.000.000 akan dikompensasikan untuk
bulan Mei 2006
Contoh 3:
Pada bulan Mei 2006, PT. A melakukan transaksi sebagai berikut:
• Membeli bahan baku dari PT.B, seharga Rp 200.000.000 (dipungut PPN sebesar Rp 20.000.000/menerima faktur pajak)
• Membeli bahan penolong dari PT. C, seharga Rp 100.000.000 (dipungut PPN sebesar Rp 10.000.000/menerima faktur pajak)
• Menjual produk kepada PT. D, seharga Rp 700.000.000 (memungut PPN sebesar Rp 70.000.000/menerbitkan faktur pajak)

Perhitungan PPN, PT. A
PPN Keluaran (PT. D) Rp 70.000.000
PPN Masukan:
Bahan baku (PT. B) Rp 20.000.000
Bahan penolong (PT. C) Rp 10.000.000
PPN lebih bayar bulan April Rp 35.000.000 Rp 65.000.000
PPN kurang bayar bulan Mei 2006 Rp 5.000.000
PPN kurabg bayar sebesar Rp 5.000.000 harus disetor ke kas kegara
CARA MENGHITUNG PPN
PPN = Dasar Pengenaan Pajak X Tarif Pajak
Contoh:
1. Pengusaha kena pajak “PT. ABC” menjual BKP kepada pengusaha kena pajak “PT. XYZ” dengan harga jual sebesar Rp 25.000.000.
PPN Terutang = 10% X Rp 25.000.000 = Rp 2.500.000
2. PT. X mengimpor BKP dari luar daerah pabean dengan nilai impor Rp 15.000.000 yang dipungut melalui Dirjen Bea Cukai
PPN yang dibayar = 15.000.000 x 10% = Rp 1.500.000
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM)
Dasar Pertimbangan
• Perlu adanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi
• Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah
• Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil tradisional
• Perlu untuk mengamankan penerimaan negara
Batasan suatu barang digolongkan mewah:
• Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
• Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
• Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
• Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
• Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta menggangu masyarakat umum, seperti alkohol
PPn BM dikenakan atas:
• Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
• Impor BKP yang Tergolong Mewah oleh siapapun
TARIF PPn BM
Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Paling rendah 10%,
paling tinggi 75%

Tarif PPn BM dikelompokkan menjadi :
a) Kelompok kendaraan bermotor
b) Kelompok selain kendaraan bermotor
CARA MENGHITUNG PPn BM
PPn BM = Dasar Pengenaan Pajak X Tarif Pajak
Contoh:
PT. ABC sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga jual Rp 10.000.000 barang tersebut merupakan barang tergolong mewah dengan tarif PPn BM sebesar 40%.
Perhitungan PPn BM yang harus dipungut sebagai berikut:
PPN = 10% X Rp 10.000.000 = Rp 1.000.000
PPn BM = 40% X Rp 10.000.000 = Rp 4.000.000
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
Dasar Hukum:
UU No. 12 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 tahun 1994
PENGERTIAN
Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak, perairan) serta laut wilayah RI
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan
Termasuk pengertian bangunan:
• Jalan lingkar dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan
• Jalan tol
• Kolam renang
• Pagar mewah
• Tempat olahraga
• Galangan kapal, dermaga
• Taman mewah
• Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
• Fasilitas lain yang memberikan manfaat
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya
Objek Pajak
1. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan
2. Pengecualian Objek Pajak adalah yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, contoh: dibidang ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala. Hutan lindung. Digunakan perwakilan diplomatik. Digunakan oleh badan atau perwakilan internasonal
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota dengan besar setinggi-tingginya Rp 12.000.000 untuk setiap WP. Apabila seseorang WP mempunyai beberapa objek pajak yang dberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek Pajak yang Nilainya Terbesar, sedangkan Objek Pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

Kepala Kantor Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan menetapkan NJOPTKP dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerinah Daerah) setempat